Politik di Jawa Barat

Sob, di Jawa Barat perkembangan politiknya gak kalah lho.. baik dari pemikiran sampai ke instansi dan pemerintahannya.

Dinamika perkembangan elit politik di Jawa Barat menarik untuk diteliti. Ketertarikan tersebut karena terjadi pluktuasi atau pasang surut elit-elit politik Jawa Barat dilihat dari komunitas/kelompok kelompok elit. Pluktuasi tersebut dapat dilihat mulai masa kerajaan Sunda sampai pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia, yang dapat berujung pada kegamangan elit-elit lokal. Selain itu, berdampak pada ketidakadaan kelompok elit dominan yang memiliki otoritas tradisional. Hal tersebut sangat berbeda dengan entitas Jawa padahal Jawa Barat adalah bagian dari kepulauan Jawa. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta masih kuat dominasi otoritas tradisional pada kerajaan Yogya dan Keraton Surakarta, sedangkan di Jawa Timur terjadi peralihan dominasi dari otoritas monarki ke otoritas kiai (kaum Nahdiyin). Yang secara rangkaian historis memiliki keterkaitan dengan wali songo. Sedangkan Wali Songo memiliki runtutan sejarah dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa.

1. Masa Kerajaan Sunda sampai Era Kolonialisme

Perkembangan lingkaran kekuasaan di Tatar Sunda dimulai sejak Kerajaan Tarumanegara, Selama beberapa abad pusat kerajaan berpindah-pindah, dimulai dari Kerajaan Galuh (Ciamis sekarang), kemudian pindah ke Pakuan Pajajaran (daerah Bogor sekarang),. Setelah Kerajaan Sunda runtuh, wilayah kekuasaannya yang hampir meliputi seluruh Provinsi Jawa Barat sekarang ditambah sebagian Jawa Tengah, terbagi-bagi ke dalam empat pusat kekuasaan yaitu Banten, Cirebon, Sumedanglarang, dan Galuh yang setelah kepindahan pusat kerajaan ke Pakuan Pajajaran masih tetap eksis sebagai kerajaan kecil. Sekitar tahun 1620 Sumedanglarang menyerah kepada Mataram. Kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir dengan adanya perjanjian antara Mataram dengan VOC. Dari kekuasaan VOC berpindah pada kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

2.     2.  Masa Masuknya Islam

Islam masuk ke Jawa Barat sekitar abad 14, Tokoh Syarif Hidayatullah (1448-1568) yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati (SGJ) sejauh ini dianggap sebagai tokoh penyebar agama Islam di tanah Sunda dan penegak kekuasaan Islam pertama di Cirebon. Di daerah pedalaman Sunda Islamisasi dilakukan oleh kerajaan Sumedanglarang di mana pada tahun 1530 Masehi Sumedanglarang ditaklukan kerajaan Cirebon. Raja Sumedanglarang yang menganut agama Islam adalah Ki Gedeng Sumedang atau dikenal dengan nama Pangeran Santri yang berkedudukan sebagai bawahan Cirebon.

Dengan demikian peyebaran Islam di Jawa Barat dari arah utara oleh kerajaan Cirebon sebagai titik awal masuknya Islam ke tatar Sunda kemudian dari arah selatan oleh kerajaan Banten yaitu oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon sedangkan untuk daerah pedalaman yang meliputi daerah priangan melalui kerajaan Sumedanglarang sebagai bawahan kerajaan Cirebon.

3.      3. Upaya Mengembalikan Otoritas Tradisional

a. Berdirinya Negara Pasundan

Negara Pasundan pernah di proklamasikan oleh seorang menak Sunda yakni Raden Aria Muhammad Musa Suria Kartalegawa pada tanggal 4 Mei 1947. Ia adalah mantan Bupati Garut (1929-1944). Ia sebagai orang Sunda asli merasa memiliki hak tradisional untuk memimpin Jawa Barat. Akan tetapi untuk daerah Jawa Barat yang merupakan wilayah Republik Indonesia ternyata oleh pemerintah pusat diangkat seorang gubernur yang bukan orang Sunda

4.      4. DI/TII di Jawa Barat

5.     5.  Perputan Elit Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, sirkulasi elit semakin dinamis, tidak ketinggalan di Jawa Barat sebagai bagian dari NKRI. Kedinamisan tersebut disebabkan seleksi elit dilakukan melalui sistem demokrasi yang antara lain melalui pemilu. Pemilu pertama tahun 1955 diikuti oleh Parpol dan Perorangan, peraih suara terbanyak di Jawa Barat adalah Masyumi yang berhasil mengumpulkan 26,5 %, disusul oleh PNI dengan persentase 22,1 %, PKI (10, 9 %), NU (9,7 %), serta PSII dan Perti (masing-masing 5,7 %).

Pemilu kedua tahun 1971 merupakan Pemilu pertama di Era Orde Baru, diikuti 10 partai. Hasil Pemilu di Jawa Barat, Sekber Golkar mengumpulkan 7.625. 797 (76,12%), NU meraih 1.310.679 (13,08%), Parmusi 399.730 (3,99%), PSII 304.989 (3,04%) dan PNI meraih 172.551 (1,72%), sedangkan 5 partai lainnya, yaitu Perti, Perkindo, Partai Katholik, Murba, dan IPKI hanya mampu meraih suara masing-masing 55.315, 12.013, 40.679, 10.042 dan 69.913 suara, yang jika dijumlahkan suara yang diraih kelima partai itu dipersentasikan hanya 2,05%.

Pemilu selanjutnya di era Orde Baru mulai pemilu 1977 sampai pemilu 1997 hanya diikuti tiga partai yakni Golkar, PPP dan PDI. Adapun hasil Pemilu 1977, Golkar memperoleh 66,27%, PPP 28,54% dan PDI 5,19%. Pada Pemilu 1982 Golkar memperoleh 63,34%, PPP 27,16% dan PDI meraih 9,5%. Sedangkan Pemilu 1987 Golkar memperoleh 71,3%, PDI 14,9% dan PPP 13,8%. Pada pemilu 1992, Golkar Jawa Barat meraih 70,49%, PDI 14,58%.

Pemilu 1997 merupakan pemilu yang berkaitan dengan awal dari krisis ekonomi. Di Jawa Barat Golkar masih menjadi partai peraih suara mayoritas untuk tingkat nasional (DPR RI) Golkar mendapatkan 16.709.824 suara, disusul PPP yang mendapatkan suara 6.003.471 dan ketiga ditempati PDI yang meraih suara 387.938 suara. Adapun di tingkat provinsi (DPRD) Jawa Barat Golkar meraih 16.518.351 suara, PPP meraih 5.991.973 suara dan PDI meraih suara terendah yaitu 383.043 suara.

Pemilu di Jawa Barat pada tahun 2004 diikuti 24 partai politik sebagaimana di provinsi lain. Sedangkan peserta pemilu perseorangan diikuti oleh 42 orang untuk memilih anggota DPD. Pemilihan anggota DPD dimenangkan oleh Ginandjar Kartasasmita pada urutan pertama disusul Pangeran Arief Natadiningrat pada urutan kedua. Ketiga adalah Mohammad Surya dan keempat Sofyan Yahya. Pada pemilu 2004 terjadi perubahan suhu politik dengan kembalinya kemenangan bagi partai Golkar yang memperoleh 27,90%, PDIP 17,58%, PKS 11,63%, PPP 10,56%, Partai Demokrat 7,78%, PKB 5,22%, PAN 5,14%, PBB 2,96%, PKPB 2,09%, PBR 1,88%, PDS 1,17%. Sedangkan partai yang lainnya memperoleh suara di bawah I%.

Pergeseran elit politik pasca kemerdekaan di Jawa Barat semakin terbuka, karena proses pembentukan elit dilakukan secara demokratis, yakni melalui pemilu. Pemilu membuka ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk maju menjadi elit baru, dengan terlebih dahulu aktif di partai politik. Partai politik sebagai peserta pemilu dengan sistem multi partai memungkinkan terjadi rekruitmen elit politik secara besar-besaran. Di samping itu, untuk meraih dukungan dari seluruh eleman masyarakat, maka partai politik merekruit dari berbagai profesi, dan lapisan masyrakat, mulai dari petani, buruh, intelektual, militer dll. Pada masa inilah pergeseran elit menuju kepada kualitas dan kapabilitas elit. Hal tersebut merupakan bagian dari sebuah perkembangan elit.

Dan Gubernur di Jawa Barat saat ini adalah Bapak Dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc. (lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 19 Juni 1966; umur 49 tahun) atau memiliki sapaan Aher adalah seorang politisi Indonesia.