Politik di Jawa Barat
Sob, di Jawa Barat perkembangan
politiknya gak kalah lho.. baik dari pemikiran sampai ke instansi dan
pemerintahannya.
Dinamika perkembangan elit politik di Jawa
Barat menarik untuk diteliti. Ketertarikan tersebut karena terjadi pluktuasi
atau pasang surut elit-elit politik Jawa Barat dilihat dari komunitas/kelompok
kelompok elit. Pluktuasi tersebut dapat dilihat mulai masa kerajaan Sunda
sampai pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia, yang dapat berujung pada
kegamangan elit-elit lokal. Selain itu, berdampak pada ketidakadaan kelompok
elit dominan yang memiliki otoritas tradisional. Hal tersebut sangat berbeda
dengan entitas Jawa padahal Jawa Barat adalah bagian dari kepulauan Jawa. Di
Jawa Tengah dan Yogyakarta masih kuat dominasi otoritas tradisional pada
kerajaan Yogya dan Keraton Surakarta, sedangkan di Jawa Timur terjadi peralihan
dominasi dari otoritas monarki ke otoritas kiai (kaum Nahdiyin). Yang secara
rangkaian historis memiliki keterkaitan dengan wali songo. Sedangkan Wali Songo
memiliki runtutan sejarah dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa.
Perkembangan lingkaran kekuasaan di
Tatar Sunda dimulai sejak Kerajaan Tarumanegara, Selama beberapa abad pusat
kerajaan berpindah-pindah, dimulai dari Kerajaan Galuh (Ciamis sekarang),
kemudian pindah ke Pakuan Pajajaran (daerah Bogor sekarang),. Setelah Kerajaan
Sunda runtuh, wilayah kekuasaannya yang hampir meliputi seluruh Provinsi Jawa
Barat sekarang ditambah sebagian Jawa Tengah, terbagi-bagi ke dalam empat pusat
kekuasaan yaitu Banten, Cirebon, Sumedanglarang, dan Galuh yang setelah
kepindahan pusat kerajaan ke Pakuan Pajajaran masih tetap eksis sebagai
kerajaan kecil. Sekitar tahun 1620 Sumedanglarang menyerah kepada Mataram.
Kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir dengan adanya perjanjian antara
Mataram dengan VOC. Dari kekuasaan VOC berpindah pada kekuasaan Pemerintah
Hindia Belanda.
2. 2.
Masa Masuknya Islam
Islam masuk ke Jawa Barat sekitar
abad 14, Tokoh Syarif Hidayatullah (1448-1568) yang lebih dikenal dengan nama
Sunan Gunung Jati (SGJ) sejauh ini dianggap sebagai tokoh penyebar agama Islam
di tanah Sunda dan penegak kekuasaan Islam pertama di Cirebon. Di daerah
pedalaman Sunda Islamisasi dilakukan oleh kerajaan Sumedanglarang di mana pada
tahun 1530 Masehi Sumedanglarang ditaklukan kerajaan Cirebon. Raja
Sumedanglarang yang menganut agama Islam adalah Ki Gedeng Sumedang atau dikenal
dengan nama Pangeran Santri yang berkedudukan sebagai bawahan Cirebon.
Dengan demikian peyebaran Islam di
Jawa Barat dari arah utara oleh kerajaan Cirebon sebagai titik awal masuknya
Islam ke tatar Sunda kemudian dari arah selatan oleh kerajaan Banten yaitu oleh
Sultan Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon sedangkan
untuk daerah pedalaman yang meliputi daerah priangan melalui kerajaan
Sumedanglarang sebagai bawahan kerajaan Cirebon.
3.
3. Upaya Mengembalikan Otoritas
Tradisional
a. Berdirinya Negara Pasundan
Negara Pasundan pernah di
proklamasikan oleh seorang menak Sunda yakni Raden Aria Muhammad Musa Suria
Kartalegawa pada tanggal 4 Mei 1947. Ia adalah mantan Bupati Garut (1929-1944).
Ia sebagai orang Sunda asli merasa memiliki hak tradisional untuk memimpin Jawa
Barat. Akan tetapi untuk daerah Jawa Barat yang merupakan wilayah Republik
Indonesia ternyata oleh pemerintah pusat diangkat seorang gubernur yang bukan
orang Sunda
4.
4. DI/TII di Jawa Barat
5. 5. Perputan Elit Pasca Kemerdekaan
Pasca kemerdekaan Indonesia, 17
Agustus 1945, sirkulasi elit semakin dinamis, tidak ketinggalan di Jawa Barat
sebagai bagian dari NKRI. Kedinamisan tersebut disebabkan seleksi elit
dilakukan melalui sistem demokrasi yang antara lain melalui pemilu. Pemilu pertama
tahun 1955 diikuti oleh Parpol dan Perorangan, peraih suara terbanyak di Jawa
Barat adalah Masyumi yang berhasil mengumpulkan 26,5 %, disusul oleh PNI dengan
persentase 22,1 %, PKI (10, 9 %), NU (9,7 %), serta PSII dan Perti
(masing-masing 5,7 %).
Pemilu kedua tahun 1971 merupakan
Pemilu pertama di Era Orde Baru, diikuti 10 partai. Hasil Pemilu di Jawa Barat,
Sekber Golkar mengumpulkan 7.625. 797 (76,12%), NU meraih 1.310.679 (13,08%),
Parmusi 399.730 (3,99%), PSII 304.989 (3,04%) dan PNI meraih 172.551 (1,72%),
sedangkan 5 partai lainnya, yaitu Perti, Perkindo, Partai Katholik, Murba, dan
IPKI hanya mampu meraih suara masing-masing 55.315, 12.013, 40.679, 10.042 dan
69.913 suara, yang jika dijumlahkan suara yang diraih kelima partai itu
dipersentasikan hanya 2,05%.
Pemilu selanjutnya di era Orde Baru
mulai pemilu 1977 sampai pemilu 1997 hanya diikuti tiga partai yakni Golkar,
PPP dan PDI. Adapun hasil Pemilu 1977, Golkar memperoleh 66,27%, PPP 28,54% dan
PDI 5,19%. Pada Pemilu 1982 Golkar memperoleh 63,34%, PPP 27,16% dan PDI meraih
9,5%. Sedangkan Pemilu 1987 Golkar memperoleh 71,3%, PDI 14,9% dan PPP 13,8%.
Pada pemilu 1992, Golkar Jawa Barat meraih 70,49%, PDI 14,58%.
Pemilu 1997 merupakan pemilu yang
berkaitan dengan awal dari krisis ekonomi. Di Jawa Barat Golkar masih menjadi
partai peraih suara mayoritas untuk tingkat nasional (DPR RI) Golkar
mendapatkan 16.709.824 suara, disusul PPP yang mendapatkan suara 6.003.471 dan
ketiga ditempati PDI yang meraih suara 387.938 suara. Adapun di tingkat provinsi
(DPRD) Jawa Barat Golkar meraih 16.518.351 suara, PPP meraih 5.991.973 suara
dan PDI meraih suara terendah yaitu 383.043 suara.
Pemilu di Jawa Barat pada tahun 2004
diikuti 24 partai politik sebagaimana di provinsi lain. Sedangkan peserta
pemilu perseorangan diikuti oleh 42 orang untuk memilih anggota DPD. Pemilihan
anggota DPD dimenangkan oleh Ginandjar Kartasasmita pada urutan pertama disusul
Pangeran Arief Natadiningrat pada urutan kedua. Ketiga adalah Mohammad Surya
dan keempat Sofyan Yahya. Pada pemilu 2004 terjadi perubahan suhu politik
dengan kembalinya kemenangan bagi partai Golkar yang memperoleh 27,90%, PDIP
17,58%, PKS 11,63%, PPP 10,56%, Partai Demokrat 7,78%, PKB 5,22%, PAN 5,14%,
PBB 2,96%, PKPB 2,09%, PBR 1,88%, PDS 1,17%. Sedangkan partai yang lainnya
memperoleh suara di bawah I%.
Pergeseran elit politik pasca
kemerdekaan di Jawa Barat semakin terbuka, karena proses pembentukan elit
dilakukan secara demokratis, yakni melalui pemilu. Pemilu membuka ruang bagi
seluruh komponen masyarakat untuk maju menjadi elit baru, dengan terlebih
dahulu aktif di partai politik. Partai politik sebagai peserta pemilu dengan
sistem multi partai memungkinkan terjadi rekruitmen elit politik secara
besar-besaran. Di samping itu, untuk meraih dukungan dari seluruh eleman
masyarakat, maka partai politik merekruit dari berbagai profesi, dan lapisan
masyrakat, mulai dari petani, buruh, intelektual, militer dll. Pada masa inilah
pergeseran elit menuju kepada kualitas dan kapabilitas elit. Hal tersebut
merupakan bagian dari sebuah perkembangan elit.
Dan Gubernur di Jawa Barat saat ini
adalah Bapak Dr. (H.C.) H. Ahmad
Heryawan, Lc. (lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 19 Juni 1966;
umur 49 tahun) atau memiliki sapaan Aher adalah seorang politisi Indonesia.
